Jakarta, 30 Oktober 2025 — Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dilakukan tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepala Negara meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Direktur Utama Danantara, sebagai badan pengelola investasi negara, menyiapkan solusi pembiayaan yang lebih efisien dan berbasis korporasi.
Dalam arahannya, Prabowo menekankan bahwa proyek strategis nasional seperti kereta cepat harus tetap dijalankan dengan prinsip keberlanjutan fiskal dan tanggung jawab bisnis yang sehat.
> “Penyelesaian utang Whoosh tidak boleh membebani APBN. Cari solusi yang bijak dan profesional,” ujar Prabowo sebagaimana dikutip dari sumber di lingkungan Istana, Kamis (30/10).
Utang proyek kereta cepat saat ini menjadi perhatian publik karena nilainya yang cukup besar. Data terakhir menunjukkan, total kewajiban pembiayaan proyek Whoosh mencapai lebih dari Rp100 triliun, termasuk komponen pinjaman dari konsorsium Tiongkok dan biaya tambahan konstruksi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tetap berpegang pada prinsip bahwa proyek tersebut harus dikelola dengan skema business-to-business (B2B).
> “Tidak ada rencana menggunakan APBN untuk membayar utang Whoosh. Ini tanggung jawab korporasi, bukan negara,” tegas Purbaya.
Menurutnya, penyelesaian utang dapat dilakukan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang memiliki akses ke dividen BUMN dan aset investasi strategis lainnya. Dana tersebut dinilai cukup untuk menutup sebagian besar kewajiban tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara.
Direktur Utama Danantara menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti arahan Presiden.
“Danantara akan bekerja sama dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk menata ulang struktur pembiayaan proyek, termasuk opsi restrukturisasi pinjaman,” ujarnya.
Skema ini, menurutnya, akan melibatkan investor domestik serta kemungkinan penerbitan obligasi proyek agar beban pembayaran tidak hanya bergantung pada arus kas operasional Whoosh.
Menanggapi diskusi antarmenteri yang sempat memanas, Luhut Binsar Pandjaitan menilai persoalan utang Whoosh tidak perlu dibesar-besarkan.
> “Tidak ada yang pernah meminta APBN dipakai. Tinggal restrukturisasi saja. Kita benahi mekanismenya,” ujar Luhut.
Ia menegaskan proyek strategis nasional tetap berjalan sesuai target dan tidak akan mengganggu proyek transportasi massal lain yang tengah disiapkan pemerintah.
Langkah pemerintah untuk menegaskan penyelesaian utang tanpa APBN dinilai positif bagi disiplin fiskal negara. Namun, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa mekanisme pembiayaan melalui Danantara harus transparan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan atau tumpang tindih tanggung jawab keuangan.
Selain itu, keputusan ini akan menjadi ujian awal bagi kinerja pemerintahan Prabowo dalam mengelola proyek infrastruktur besar yang melibatkan investasi asing dan BUMN strategis.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan utang proyek Kereta Cepat Whoosh harus diselesaikan tanpa menggunakan APBN. Menteri Keuangan Purbaya dan Danantara diminta segera menyiapkan skema pembiayaan korporasi agar beban negara tidak bertambah.
