Jakarta — Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026, posisi strategis yang akan membawa peran penting negara dalam forum HAM global. Penetapan tersebut dilakukan pada organizational meeting pertama Dewan HAM PBB yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 8 Januari 2026.
Kepercayaan dunia kepada Indonesia ini diperoleh melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan, di mana Indonesia ditetapkan sebagai calon tunggal dari Asia-Pacific Group (APG). Jabatan Presiden Dewan HAM PBB pada tahun 2026 akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB juga bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, yang menambah makna historis atas capaian diplomatik ini. Indonesia merupakan negara anggota Dewan HAM yang telah aktif berkontribusi, termasuk melalui berbagai peran kepemimpinan sebelumnya.
Dengan posisi ini, Indonesia akan memegang tanggung jawab memimpin seluruh sidang dan proses kerja Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026. Jabatan Presiden Dewan HAM PBB mencakup tugas seperti merumuskan agenda pertemuan, memfasilitasi dialog antaranggota, serta mendukung pembahasan isu-isu hak asasi manusia di tingkat global secara konstruktif dan inklusif.
Direktur Hak Asasi Manusia dan Migrasi Kementerian Luar Negeri RI, Indah Nuria Savitri, menegaskan bahwa Indonesia akan menjalankan peran presidensi ini secara objektif, transparan dan inklusif, sambil memperkuat kerja sama multilateral untuk kemajuan dan perlindungan HAM secara menyeluruh.
Capaian ini mencerminkan rekam jejak panjang diplomasi Indonesia di kancah internasional, di mana negara telah beberapa kali menjadi anggota Dewan HAM dan aktif dalam berbagai inisiatif hak asasi manusia sejak terbentuknya lembaga tersebut pada 2006.
📌 Sumber Berita:
— CNBC Indonesia — “Resmi! Indonesia Terpilih Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026”.